
KAI dan Komisi Informasi Pusat Dorong Transparansi Lewat Layanan Digital dan Inklusif
Jakarta, 26 Mei 2025 – PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Komisi Informasi Pusat terus mendorong transparansi dan keterbukaan informasi publik melalui layanan digital yang inklusif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menegaskan bahwa keterbukaan informasi telah menjadi bagian dari budaya kerja KAI, yang diwujudkan melalui inovasi seperti pencantuman carbon footprint pada tiket dan coworking space di stasiun. “Kami terus menghadirkan berbagai kanal informasi yang mudah diakses, transparan, dan mendidik. Inovasi ini merupakan bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat, terutama generasi muda,” ujar Didiek.
Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro, mengapresiasi langkah KAI dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan menyoroti pentingnya kehadiran pimpinan dalam forum-forum keterbukaan informasi. Ia juga menekankan bahwa informasi publik harus menjadi kebutuhan utama masyarakat dan presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) ke depan harus lebih menonjolkan aspek strategis, bukan hanya teknis. “Saya kerap menjadikan situs PPID KAI sebagai rujukan bagi badan publik lainnya,” jelas Donny.
KAI menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung keterbukaan informasi, seperti website PPID dengan menu aksesibilitas, aplikasi mobile, ruang pelayanan informasi di kantor, serta formulir braille dan akses jalan ramah disabilitas. Pada tahun 2024, KAI menerima 947 permohonan informasi, dengan 944 dikabulkan dan hanya 3 ditolak. Hingga awal 2025, tercatat 86 pemohon informasi, dengan penolakan hanya untuk informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.
Didiek menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan hanya tentang keterbukaan informasi, tetapi juga membangun ekosistem komunikasi yang sehat dan mencerdaskan. “Kami siap berbagi pengalaman positif dan belajar bersama. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan KAI dan menjadi inspirasi bagi BUMN lain,” tutup Didiek.
(Redaksi)