Jakarta, 26 Mei 2025 – PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Komisi Informasi Pusat bersinergi untuk menyatukan standar keterbukaan informasi publik demi menciptakan layanan publik yang modern dan akuntabel. Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menegaskan bahwa keterbukaan informasi telah menjadi bagian dari budaya kerja KAI. “Kami terus menghadirkan berbagai kanal informasi yang mudah diakses, transparan, dan mendidik. Inovasi seperti pencantuman carbon footprint pada tiket kereta api dan coworking space di stasiun kami hadirkan sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Didiek.

Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro, mengapresiasi transparansi KAI dan menekankan pentingnya kehadiran pimpinan dalam forum-forum keterbukaan informasi. Ia juga menyoroti bahwa informasi publik harus menjadi kebutuhan utama masyarakat dan presentasi Monev ke depan harus lebih menekankan aspek strategis, bukan hanya teknis. “Saya kerap menjadikan situs PPID KAI sebagai rujukan bagi badan publik lainnya,” ungkap Donny.

KAI menyediakan berbagai fasilitas, seperti website PPID dengan menu aksesibilitas, aplikasi mobile, ruang pelayanan informasi di kantor, serta formulir braille dan akses jalan ramah disabilitas. Pada 2024, KAI menerima 947 permohonan informasi, dengan 944 dikabulkan dan hanya 3 ditolak. Hingga awal 2025, tercatat 86 pemohon informasi, dengan penolakan hanya untuk informasi yang dikecualikan sesuai peraturan.

Didiek menegaskan komitmen KAI untuk terus berbagi pengalaman dan membangun ekosistem komunikasi yang sehat bersama Komisi Informasi Pusat. “Ini bukan hanya tentang keterbukaan informasi, tapi juga membentuk ekosistem komunikasi yang sehat dan mencerdaskan,” tutup Didiek. KAI berharap sinergi ini dapat menjadi model bagi BUMN lain dalam mengelola keterbukaan informasi publik.

(Redaksi)