Jakarta, 23 Mei 2025 – PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan terus memperkuat akses transportasi publik berbasis rel dengan skema tarif bersubsidi melalui Public Service Obligation (PSO). Pada tahun ini, PSO diperkirakan melayani lebih dari 421 juta pelanggan, menegaskan upaya pemerintah menyediakan mobilitas yang terjangkau dan merata bagi masyarakat luas.

“PSO adalah bentuk nyata dukungan pemerintah melalui DJKA Kemenhub dan KAI Group untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat luas. Ini bukan sekadar subsidi, tapi solusi konkret untuk keadilan akses transportasi,” ujar Vice President Public Relations KAI, Anne Purba.

Sejak 2021, jumlah pelanggan PSO terus meningkat pesat, dari 145 juta pada 2021 menjadi 427 juta pada 2024. Untuk 2025, diperkirakan akan ada 421 juta pelanggan yang dilayani, dengan total kumulatif pelanggan selama lima tahun mencapai 1,59 miliar.

Peran strategis DJKA dalam menyusun kebijakan, mengawasi layanan, dan mengalokasikan anggaran PSO sangat penting agar program ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Proyeksi pelanggan PSO tahun ini terbagi menjadi sekitar 11,5 juta penumpang KA antarkota dan hampir 410 juta penumpang KA perkotaan.

“Proyeksi ini menunjukan semakin banyak masyarakat menggunakan Kereta api —terjangkau, tepat waktu, dan mendukung transisi menuju transportasi rendah emisi,” tambah Anne.

KAI Group juga mencatat perkembangan positif hingga April 2025, dengan total pelanggan mencapai lebih dari 157 juta orang, naik 9,01% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini tersebar di berbagai layanan KAI, seperti KAI Induk, KAI Commuter, KAI Bandara, hingga LRT Jabodebek dan lainnya.

“PSO harus dilihat sebagai investasi masa depan yang berkelanjutan. KAI berkomitmen terus bersinergi lintas sektor agar kereta api makin menjadi andalan—lebih aman, efisien, inklusif, dan ramah lingkungan,” tutup Anne. (Redaksi)